http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/459315/
JAKARTA– Pemerintah mengalokasikan sebagian besar dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011 untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia bagian timur.
SAL netto yang bisa digunakan tahun ini mencapai Rp30 triliun. Pemerintah telah mengalokasikan Rp24 triliun dari dana itu untuk pangan,konversi energi, dan bencana alam direncanakan. SAL yang jumlahnya sangat besar, dijanjikan untuk difokuskan pada belanja produktif yang mendukung dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Sebagian besar digunakan untuk infrastruktur, terutama Indonesia bagian timur.Sebesar Rp2 triliun untuk connectivity, jalan.Pokoknya infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, dengan tambahan selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBN-P 2011 sebesar Rp39,2 triliun, SAL hinggga akhir tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp96,6 triliun. Dari total tersebut, pemerintah telah mengindikasikan dana yang bisa digunakan sebesar Rp81 triliun.
Pemerintah sudah mengalokasikan penggunaan SAL dalam APBN 2012 sebesar Rp5,06 triliun. Selain itu, pemerintah juga berencana menggunakan SAL sebesar Rp35 triliun yang akan digunakan untuk kebutuhan awal tahun anggaran seperti pembayaran gaji. Mantan Menteri Perhubungan ini menuturkan, SAL netto juga dialokasikan untuk kepentingan lain.Namun,porsi untuk alokasi infrastruktur sebesar 50% atau sekitar Rp12 triliun dari Rp24 triliun.“Saya bahkan berharap lebih,”imbuhnya.
Sementara untuk anggaran risiko fiskal kenaikan listrik, sudah dimasuk dalam anggaran risiko fiskal sebesar Rp15 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini alokasi anggaran SAL masih dirumuskan.Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk mendistribusikan SAL lebih besar untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu prioritas pemerintah,sehingga akan diupayakan mendapat porsi lebih besar dari kebutuhan lainnya.
Terlebih, dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan berpotensi menjalar ke negera berkembang, perlu dorongan atau stimulus pendanaan untuk sektor yang mendorong multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. “Kalau saya misalnya dana tersisa Rp24 trilun, 50% dialokasi infratruktur, kami dari kementerian keuangan nyaman dan akan ikut merekomendasikan karena ini prioritas yang harus kita lakukan,”ujar Menkeu.
Sementara itu,Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan penggunaan SAL 2011 sebesar Rp3,9 trilun akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pendukung ketahanan pangan di kawasan perbatasan.Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya sanggup menyerap dana tersebut asalkan alokasi anggaran diterima kementerian paling lambat pada pertengahan tahun ini. Dengan demikian anggaran akan dapat terserap secara optimal. “Kalau dimasukkan dalam APBN-P dan baru diberikan bulan Oktober 2012,kami akan tolak karena pasti dana tersebut tidak dapat diserap dengan cepat,” kata Djoko di Jakarta kemarin.
Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU Hediyanto W Husaini mengatakan, SAL tahun lalu akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, dana tersebut akan menjadi tambahan bagi alokasi anggaran yang ditetapkan kementerian untuk pengembangan di wilayah Indonesia bagian Timur. Kementerian PU mengalokasikan sekitar 43% anggaran wilayah Indonesia bagian Timur untuk Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku serta Maluku Utara.
Sementara sisanya, sebesar 7% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. “Tahun ini,ada 11 ruas jalan yang menjadi proyek prioritas di Papua dan Papua Barat. Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,079 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua pada 2012 dan Rp1,597 triliun untuk Papua Barat,”jelas Hediyanto. Menurutnya, pengembangan infrastruktur di kawasan Papua tengah mendesak dilakukan mengingat 60% wilayah tersebut dikelilingi oleh pegunungan sehingga mengisolasi masyarakat.
Peningkatan anggaran untuk daerah itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah timur. Adapun 11 proyek prioritas tersebut antara lain pembangunan jalan untuk membuka akses ke lokasi-lokasi yang masih terisolir dan menuju dermaga-dermaga yang selama ini tidak berfungsi lantaran minimnya akses.
Proyek-proyek tersebut antara lain peningkatan jalan Manokwari- Kebar sepanjang 214 kilometer (km) senilai Rp924 miliar, peningkatan jalan Kokas- Fakfak-Bomberai (Papua Barat) sepanjang 140 km dengan nilai Rp911 miliar. wisnoe moerti/ heru febrianto
JAKARTA– Pemerintah mengalokasikan sebagian besar dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011 untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia bagian timur.
SAL netto yang bisa digunakan tahun ini mencapai Rp30 triliun. Pemerintah telah mengalokasikan Rp24 triliun dari dana itu untuk pangan,konversi energi, dan bencana alam direncanakan. SAL yang jumlahnya sangat besar, dijanjikan untuk difokuskan pada belanja produktif yang mendukung dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Sebagian besar digunakan untuk infrastruktur, terutama Indonesia bagian timur.Sebesar Rp2 triliun untuk connectivity, jalan.Pokoknya infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, dengan tambahan selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBN-P 2011 sebesar Rp39,2 triliun, SAL hinggga akhir tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp96,6 triliun. Dari total tersebut, pemerintah telah mengindikasikan dana yang bisa digunakan sebesar Rp81 triliun.
Pemerintah sudah mengalokasikan penggunaan SAL dalam APBN 2012 sebesar Rp5,06 triliun. Selain itu, pemerintah juga berencana menggunakan SAL sebesar Rp35 triliun yang akan digunakan untuk kebutuhan awal tahun anggaran seperti pembayaran gaji. Mantan Menteri Perhubungan ini menuturkan, SAL netto juga dialokasikan untuk kepentingan lain.Namun,porsi untuk alokasi infrastruktur sebesar 50% atau sekitar Rp12 triliun dari Rp24 triliun.“Saya bahkan berharap lebih,”imbuhnya.
Sementara untuk anggaran risiko fiskal kenaikan listrik, sudah dimasuk dalam anggaran risiko fiskal sebesar Rp15 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini alokasi anggaran SAL masih dirumuskan.Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk mendistribusikan SAL lebih besar untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu prioritas pemerintah,sehingga akan diupayakan mendapat porsi lebih besar dari kebutuhan lainnya.
Terlebih, dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan berpotensi menjalar ke negera berkembang, perlu dorongan atau stimulus pendanaan untuk sektor yang mendorong multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. “Kalau saya misalnya dana tersisa Rp24 trilun, 50% dialokasi infratruktur, kami dari kementerian keuangan nyaman dan akan ikut merekomendasikan karena ini prioritas yang harus kita lakukan,”ujar Menkeu.
Sementara itu,Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan penggunaan SAL 2011 sebesar Rp3,9 trilun akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pendukung ketahanan pangan di kawasan perbatasan.Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya sanggup menyerap dana tersebut asalkan alokasi anggaran diterima kementerian paling lambat pada pertengahan tahun ini. Dengan demikian anggaran akan dapat terserap secara optimal. “Kalau dimasukkan dalam APBN-P dan baru diberikan bulan Oktober 2012,kami akan tolak karena pasti dana tersebut tidak dapat diserap dengan cepat,” kata Djoko di Jakarta kemarin.
Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU Hediyanto W Husaini mengatakan, SAL tahun lalu akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, dana tersebut akan menjadi tambahan bagi alokasi anggaran yang ditetapkan kementerian untuk pengembangan di wilayah Indonesia bagian Timur. Kementerian PU mengalokasikan sekitar 43% anggaran wilayah Indonesia bagian Timur untuk Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku serta Maluku Utara.
Sementara sisanya, sebesar 7% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. “Tahun ini,ada 11 ruas jalan yang menjadi proyek prioritas di Papua dan Papua Barat. Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,079 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua pada 2012 dan Rp1,597 triliun untuk Papua Barat,”jelas Hediyanto. Menurutnya, pengembangan infrastruktur di kawasan Papua tengah mendesak dilakukan mengingat 60% wilayah tersebut dikelilingi oleh pegunungan sehingga mengisolasi masyarakat.
Peningkatan anggaran untuk daerah itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah timur. Adapun 11 proyek prioritas tersebut antara lain pembangunan jalan untuk membuka akses ke lokasi-lokasi yang masih terisolir dan menuju dermaga-dermaga yang selama ini tidak berfungsi lantaran minimnya akses.
Proyek-proyek tersebut antara lain peningkatan jalan Manokwari- Kebar sepanjang 214 kilometer (km) senilai Rp924 miliar, peningkatan jalan Kokas- Fakfak-Bomberai (Papua Barat) sepanjang 140 km dengan nilai Rp911 miliar. wisnoe moerti/ heru febrianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar